ANAK SIMEULUE LUNCURKAN BUKU

SOSIOLOG Aceh, Dr. Ahmad Humam Hamid menamsilkan menulis sebagai pekerjaan di jalan sunyi. Selain minimnya apresiasi yang diberikan pemerintah, juga tidak banyak orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis. Apalagi, mayoritas warga Aceh cenderung memakai bahasa tutur ketimbang menulis.

Doktor lulusan Amerika Serikat yang acap disapa Humam ini mengungkapkan itu, ketika tampil pada acara peluncuran buku Ampuh Devayan, kemarin di Gedung ACC Sultan Selim Banda Aceh. Selain Humam, dalam mengupas buku ini juga hadir Prof. Hasbi Amiruddin, MA, dari IAIN Ar-Raniry. Makanya dia memberi apresiasi yang luar biasa untuk Ampuh Devayan, jurnalis senior yang meluncurkan buku, ‘Dari Panteue Menuju Insan Kamil'. "Ini pekerjaan orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk umat," kata mantan kandidat Gubernur Aceh itu.

Humam menambahkan, membaca tulisan Ampuh Devayan yang juga salah seorang redaktur sebuah harian lokal di Aceh, bagaikan orang makan rujak. Rujak yang dalam bahasa Aceh disebut lincah itu, memang sedap dan pedasnya cocok dengan lidah Aceh. "Ampuh sudah menyediakan kaca besar untuk kita." "Bahasanya filosofis, relegius dalam bingkai satire yang perlu dipertajam lagi," saran Humam dalam acara yang dimoderatori Wiratmadinata. "Bahasa Ampuh seperti cermin filosofis keacehan kita," tambah Wira, aktivis LSM yang juga mantan jurnalis, tadi pagi.Peluncuran buku setebal 261 halaman yang diterbitkan Lapena ini dilakukan Wakil Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'addudin Djamal. Illiza, penerima Anugerah Peduli Kesehatan versi Waspada 2008, terharu ketika memberi sambutan. Suaranya pun terbata-bata.

"Kami harapkan isi buku ini menginspirasi pemerintah dalam berbuat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," ungkap wanita cantik tinggi semampai itu. Sedangkan D. Keumalawati dari Lapena mengatakan banyak hal yang memang menarik dalam Panteu, sebuah rubrik budaya yang terbit setiap ahad di sebuah harian lokal di Aceh. "Tulisan di Panteue mewakili wajah bopeng kita. Dengan tulisan-tulisan dalam buku ini kita seperti dicambuk untuk berusaha mengenali diri kita," ucapnya.Sementara Direktur Eksekutif Lapena Helmi Hass kepada Waspada usai acara menyebutkan, ‘Dari Panteue Menuju Insan Kamil' adalah buku ke 20 yang diterbitkan Lapena.

"Buku ini memperlihatkan konsistensi seorang Ampuh Devayan karena di sana terlihat jelas bagaimana upaya Ampuh mencerdaskan orang di Aceh yang mampu membaca tanda-tanda yang ditawarkannya. "Putra Simeulue Ampuh sendiri tidak berkomentar banyak. Dia memberi apresiasi positif kepada penerbit yang sudah mencetak kumpulan tulisannya yang berserak, termasuk karya yang sudah dibawa tsunami.

"Isi tulisan Panteue banyak mengandung pesan-pesan moral, sosial, kritik dan saran terhadap berbagai kebijakan dan tata nilai serta prilaku yang cenderung paradoksal," ucap Ampuh Devayan, pria kelahiran Pulau Simeulue.Ampuh Devayan putra pulau Simeulue, 104 mil di hamparan samudera ini dilahirkan 19 Juni 1962. Dia anak keenam dari Tgk M. Bujang dan Anijam. Menamatkan Sekolah Dasar di Desa Suak Lamatan (1969-1974). Melanjutkan SMPN 1 Sinabang (1975-1978), dan menamatkan SMA di kota yang sama (1981). Lalu, merantau ke Banda Aceh melanjutkan pendidikan di FKIP Universitas Syiah Kuala dan tamat 1987. Cita-cita yang terpahat sejak kecil adalah menjadi guru.

Namun zaman bergulir dan garis hidup menentukan lain. "Cita-cita itu terpangkas," ujarnya, kemarin.Lalu, lanjut dia, sekarang mencoba mengukuhkan jadi guru diri sendiri, bukan di kelas-kelas ekslusif, tapi hanya lewat kertas-kerta buram di koran dengan menulis. Suami Syamsiah yang sudah dikaruniai tiga anak ini sudah 20 tahun bekerja sebagai jurnalis.Kata Ampuh, menulis adalah bahasa kedua setelah berbicara. "Orang tak bisa menulis jika tangannya puntung/lumpuh; tak bisa bicara bila lidahnya bisu. Itulah yang membuat saya terus menulis juga bicara, meskipun sekarang kaki kanan saya kaku setelah setahun lebih harus duduk di kursi roda," urainya.

"Namun, saya masih memiliki tangan dan lidah, maka saya pun menulis dan bicara; apa saja yang bisa kutulis dan kubicarakan. " Katanya, ada ratusan judul tulisan yang belum kelar, termasuk hasil musahabah cinta ketika terkurung dalam sakit. Buku yang diberi judul "Dari Panteue Menuju Insan Kamil", ini adalah bunga rampai dari kolom Panteue, yang ditulisnya sejak 2001. "Sebagian besar tulisan itu hilang akibat disapu smong 26 Desember 2004 lalu. Dari 280 tulisan yang berhasil saya kumpul, 75 judul dicetak dalam buku Panteue. Panteue adalah demonstrasi tanpa massa dari kegelisahan saya ketika mencermati keadaan yang berlaku saat itu," ujarnya kepada Waspada.

Sumber ; WASPADA ONLINE, 11 February 2009

KADER YANG GELISAH? (REFLEKSI 62 TAHUN HMI)

Oleh : Hasnanda Putra

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), pada tanggal 5 Februari 2009 ini genap berusia 62 tahun. Usia yang melampaui separuh abad itu sangat wajar kalau banyak kadernya mengambil peran strategus hampir di setiap lini dalam percaturan bangsa ini. Namun di usia yang “manula” HMI juga tak bisa menghindari kritik, bahkan hujat dari sebagian orang. Agaknya, di sinilah kematangan kalau tak boleh dikatakan kepiawaian kader HMI––yang mau mendengar sehingga terus dinamis di tengah perubahan.

Tanpa hendak membela, rasanya itu yang dimiliki organisasi kader lain. Sehingga hujan kritik itu menjadi hikmah bagi organisasi mahasiswa terbesar ini terus tumbuh dan berkiprah. Dalam milad ke-62 ini, agaknya ini pula yang perlu dimakfumkan oleh para kader HMI dalam yang terserak di mana-mana untuk tetap komit pada “ibu” yang melahirkan mereka sehingga sudah besar-besar. Sebagai organisasi kader, HMI harus dinamis dan inovatif. Artinya perbedaan bahkan benturan pandang yang terjadi, konon lagi di tengah riuhnya helat politik 2009 ini––maka semua itu adalah keniscayaan dan mesti dipahami sebagai dinamika perubahan yang harus dikawal.

Perlu keabsahan pemikiran yang plural, cerdas dan strategis dengan mengakomodir semua keragaman pikiran menjadi suatu cita-cita dan misi bersama. Pengalaman pahit masa lalu cukup menjadi iktibar. Bagaimana konflik internal, yang membuat HMI terpecah dua, yaitu HMI DIPO yang mendapat fasilitas negara, dan HMI MPO yang mempertahan idea sebagai organisasi independen. Namun selanjutnya kedua HMI ini nyaris berjalan sendiri-sendiri, hingga sampai pada peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR tanggal 18-23 Mei 1998, HMI MPO sebagai satu-satunya ormas yang menduduki gedung tersebut di hari pertama bersama FKSMJ dan FORKOT yang kemudian diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dari berbagai universitas dan kota hingga Soeharto lengser pada 21 mei 1998. Dan angin reformasi mengantarkan HMI melalui Kongres Jambi 1999, kembali ke khittah mengusung asas Islam.

HMI Aceh?

Banyak pihak yang menilai HMI di Aceh tidak membumi alias pasif. Bahkan selama konflik Aceh, secara kelembagaan nyaris tidak melakukan sesuatu––kalau tak ingin dikatakan tidak peduli. Meskipun penilaian ini sesungguhnya, sangat berbeda dengan kenyataan yang ada. Sebab tak bisa dinafikan, bahwa perjalanan kebangkitan pergerakan perlawanan damai mahasiswa dan pemuda Aceh sejak tahun 1998 dimulai dari “markas-markas” HMI. Tak dapat dipungkiri kemunculan berbagai organisasi massa semisal Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA) dan seterusnya dalam perjalanan pasca Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) ikut membidani lahirnya Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) tidak terlepas dari “tangan-tangan” anak HMI Aceh.

Pada Kongres Ke-22 HMI justru apa yang kemudian diputuskan dalam KOMPAS-I telah terlebih dahulu didiskusikan dan seterusnya menjadi rekomendasi dari usulan Konsorsium Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Daerah Istimewa Aceh. Berbeda dengan beberapa organisasi mahasiswa Islam lainnya, HMI di Aceh justru telah mampu membumikan dirinya sehingga familiar menjadi bagian integral dalam setiap perjalanan sejarah Aceh. HMI Aceh pulalah yang diyakini banyak pihak ikut andil menjadikan Islam Aceh lebih moderat sehingga isu-isu fundamentalis yang cenderung tidak memberi ruang diskusi dan pemikiran nyaris tidak memiliki tempat di Aceh. Islam Aceh-lah yang mampu menjadi rahmatan lilalamin dan menjadi teladan ber-Islam bagi dunia luar. Pasca MoU damai Helsinky, banyak hal yang seharusnya dapat menjadi bagian dari kiprahnya.

Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dinilai masih jauh dari semangat dan kesepakatan damai harus bisa menjadi bagian HMI untuk mengawal dan mengusulkan perubahan. Karena harus disadari saat ini kita telah sibuk dengan kucuran dana “peng griek” sehingga lupa bahwa kewenangan kita (Aceh) hampir tidak beda dengan daerah otonomi khusus. Ribuan syuhada yang terkubur maupun yang tak bernisan selama 30 tahun seakan hanya terobati dengan terpilihnya pasangan independen, dana besar dan partai lokal. Sentimen kita pun mulai dibatasi dengan embel-embel simbol partai. Namun, sebagai organisasi intelktual HMI harus mampu menjembatani persoalan penyelesaian perdamaian abadi Aceh antara keinginan frontal dengan kepentingan permainan pusat. Di sisi lain, HMI sudah harus mampu menjadi “pemantau” dari kebijakan

Pemerintah Aceh. Bila ada organisasi lain cenderung “tidak berakhlak” meminjam istilah Wagub Aceh untuk sekumpulan kecil elemen mahasiswa berbasis Darussalam, HMI dapat menjadi oposan yang cerdas dan tentu saja harus bersifat mulia. Karena perjuangan dan pergerakan kita harus bisa dibedakan antara supir angkot, pedagang kaki lima dan “abang RBT Ojek” dalam menyampaikan aspirasi dengan kita yang telah digembleng identitas ke-HMI-an setiap jenjang pengkaderan. Dalam rana politik Aceh, kader HMI harus mampu memberi kontribusi pendidikan politik rakyat yang sehat dan bermoral. Inilah salah satu kultur politik nilai yang diusung HMI seperti awal kelahirannya 5 Februari 1947 silam.

Perjalanan Aceh masih sangat panjang. Hanya lewat pendidikan, termasuk pendidikan politik yang sehat, akan demokrasi Aceh bisa diwujudkan. Rakyat memiliki kedaulatan memilih secara rasional sehingga melahirkan pemimpin yang terbaik. Banyak referensi yang harus digunakan sambil membangun kesadaran, wawasan, strategi dan dan keterampilan dalam mengelola agenda politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Karenanya di rentang usia HMI yang sudah sangat dewasa saat ini, dengan 11 Cabang di seluruh kota dan raturan ribu kadernya, merupakan potensi yang harus dibingkai bagi membangun dan membawa Aceh menuju masa depan lebih baik. Seperti teks tujuan HMI yaitu “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah swt”. Selamat Milad ke-62. Yakin Usaha Sampai.

*) Penulis adalah mantan Ketua Umum HMI Cabang Kota Jantho

Sumber : Harian Serambi Indonesia, 05/02/2009

MENGEMBALIKAN PATRIOTISME PARA KERAH PUTIH

Pernah menyaksikan bagaimana suasana sebuah turnamen sepak bola berskala internasional digelar di Stadion Gelora Bung Karno antara kesebelasan tim nasional Indonesia melawan negara lain? Atau pernahkah kita merasa gembira, lega, bangga dan terharu ketika kita menonton rekaman film sejarah yang menggambarkan patriotisme prajurit Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati sekarang?

Menjadi seorang patriotik, tentunya keinginan setiap orang. Apalagi jika kita melihat bagaimana gigihnya para pejuang dahulu memperjuangkan kemerdekaan yang bisa kita nikmati saat ini. Tapi apakah sikap patriotik itu hanya bisa dimiliki oleh para pendahulu kita yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan hidup? Bagaimana dengan kita, yang hidup di jaman merdeka, dan penuh dengan para profesional yang selalu bergumul dengan pensil, kertas, dan komputer, adakah peluang kita menjadi seorang patriot?

Pada konteks kekinian, tentunya bangsa ini tidak lagi memerlukan para pejuang yang siap tempur di medan laga seperti para pendahulu kita. Saat ini bangsa ini butuh generasi yang melawan penjajahan laten; baik di ranah sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Setelah diraihnya kemerdekaan tahun 1945, yang menjadi musuh utama bangsa ini adalah kemiskinan struktural yang bisa memengaruhi iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia di setiap level masyarakat.

Kemiskinan, pengangguran, perilaku politik amoral, konflik horizontal dan ketidakmandirian ekonomi bangsalah, yang harus diusir para pejuang hari ini. Penjajahan yang mengerangkeng kebebasan bangsa, menuntut kehadiran pejuang dari pelbagai elemen bangsa yang tercerahkan. Dan, mereka memiliki kesadaran atas realitas, yang dihuni keberbagaian soal hidup, yang akan mengangkat harkat, martabat dan derajat bangsa ke arah kemandirian. Sebab, kesejahteraan adalah hak dan impian setiap warga masyarakat di daerah manapun. Maka, menggapai kesejahteraan merupakan jalan utama rehumanisasi bangsa yang telah diintimidasi dan dijajah kaum pribumi sendiri (baca: pejabat korup). Oleh karena itu, usaha membebaskan keterbudakan jiwa warga masyarakat adalah inti perjuangan dari pejuang hari ini, yang eksistensinya kian tergerus ke arah sikap hidup individualistik, nihil empatik, dan tidak berhasrat heroik-patriotik. Dalam bahasa lain, bangsa sangat memerlukan kehadiran generasi yang sadar atas peran dan fungsi kemanusiaannya, agar rakyat bisa bernafas lega menghirup udara kesejahteraan yang didambakan.

Perkuat Landasan Moral

Sebagai profesional, tingkatan moral kita memang sering diuji, terutama pada situasi-situasi yang sulit atau "beda-beda tipis" kalau istilah anak sekarang. Kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti maukah kita menerima ‘komisi’?, maukah kita menerima ‘gratifikasi’ untuk projek yang sudah selesai?, atau maukah kita menerima seorang kawan sebagai seorang rekanan untuk project-project tertentu? Uji kekuatan moral kita yang sebenarnya bukanlah terletak pada jawaban 'iya' atau 'tidak'-nya, melainkan pada alasan mengiyakan atau menolaknya dan apa yang melatarbelakangi reaksi kita. Tidak mau menerima komisi karena 'takut ketahuan, takut dihukum, takut dikeluarkan dari perusahaan', atau 'karena ada peraturannya' ? Sementara, ada alasan-alasan lain yang bisa melandasi tindakan kita, yang 'lebih luhur', misalnya: demi etika jabatan, demi keuntungan perusahaan, keamanan, tanggung jawab profesi, dan banyak lagi nilai-nilai luhur lain yang sifatnya tidak hanya mengacu pada kepentingan diri sendiri.

Lahan bisnis yang sudah demikian kompleks memberi kemungkinan bagi "kriminal kerah putih" untuk terus beroperasi. Kita kenal para "hacker" yang justeru terdiri dari orang orang pintar, kita juga mengenal praktek "money laundry" dan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh para profesional. Kejahatan kerah putih ini hanya bisa dikalahkan atau dibasmi, oleh para profesionalnya sendiri dan sikap moral profesional juga. Dengan memegang dan mempertahankan prinsip kebenaran dengan alasan yang kuatlah, seorang profesional bisa berdiri tegak, memegang prinsip, melarang, menolak dan menghalangi praktek praktek yang ‘salah’ , atau hampir salah dan merugikan perusahaan atau negara.

Berani Mati

Bayangkan bila kita tiba-tiba berhadapan dengan orang yang mengancam institusi tempat kita bekerja, dan kita ragu untuk menghadapinya. Apa sebenarnya alasan yang mendorong kita untuk berani menghadapi bahaya? Bukankah kita tidak mau kalah dari prajurit Pasukan Perdamaian Perang Libanon-Israel yang tanpa ragu meninggalkan keluarga membela kebenaran dan keadilan Beranikah kita memberantas korupsi, dan tidak menjadikannya hanya sebagai jargon belaka? Beranikah kita tetap menerapkan tindakan sesuai jalur profesi dan menolak perintah atasan untuk melanggarnya?

Inilah saat yang baik bagi para profesional untuk menguji nyali dan mengintrospeksi, apakah dia berani mati demi profesi, kebenaran, nurani atau negara, walaupun terkadang mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Berani Kotor

Tidak hanya prajurit TNI yang harus berani kotor dan terjun ke lapangan. Berani kotor versi pekerja profesional mungkin memang tidak secara fisik membangun jembatan, tetapi beranikah kita masuk ke dalam permasalahan secara detil? Bisakah kita menghadapi kesulitan dan kenyataan? Maukah kita menghadapi konflik? Begitu kita tidak berani kotor, maka lepaslah kita dari kemampuan untuk memecahkan masalah kongkrit. Padahal negara perlu profesional yang mau terjun ke lapangan, rajin inspeksi, memanfaatkan "rasa" dan inderanya lebih banyak supaya problem bisa dikenali lebih dalam. Profesional perlu berani bersusah-susah riset agar tidak selamanya memecahkan masalah secara trial and error.

Disiplin Sikap

Disiplin tidak pernah akan lekang dimakan jaman. Disiplin ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah memang perlu dihafal mati dan dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah digariskan. Sikap disiplinlah yang menyebabkan orang tidak mau melakukan malpraktek, atau juga "potong kompas". Hanya dengan sikap tertib dan konsisten, kita bisa bergerak cepat dan kreatif untuk mencari dan menginovasi jalan dan cara baru. Tepat waktu, jawab telpon segera, tepati janji, ikuti peraturan, tetapkan standar, tuntaskan pekerjaan perlu menjadi gaya hidup profesional. Disiplin membuat kita selau "waspada" dan siap memberikan respons terhadap ancaman luar. Bukankah negara perlu diisi oleh profesional yang bermuka cerah dan siap ditantang, karena pandai mengelola waktu dan tugas?

Mari "Kita kembali pulang, menuju kita yang menang, walau mayat terkapar di medan perang" Sedikit mem"benchmark" semangat latihan para perajurit, kita juga perlu melakukan upaya penyiagaan mental, penyamaan derap dan penularan semangat. Beri kolega kita semangat. Matikan pesimisme. Ungkapkan "power words". Gantikan mengeluh soal negara, perusahaan dengan saling memberi kebersamaan, insiprasi dan solusi bagi lingkungan kerja kita. Bukankah bumi Indonesia ini perlu dipupuk dan disirami oleh semangat, derap, entusiasme dan daya juang profesional kita semua? Jika bukan sekarang, lalu kapan? Jjika bukan kita yang memulainya, lalu siapa lagi!!!

Sumber : kabarindonesia. com

ALI SYARI'ATI

Judul buku : Ali Syari'ati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner
Penulis : Ali Rahnema
Penerbit : Erlangga, Jakarta
Edisi : I, 2006
Tebal : xvi + 648 halaman

ALI Syari'ati adalah sebuah nama yang tak asing lagi bagi kebanyakan kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Kemasyhurannya bisa disandingkan dengan tokoh-tokoh Republik Islam Iran lainnya, seperti Imam Khomeini, Murtadha Muthahhari, dan Allamah Thaba'thabi. Nama-nama mereka cukup familier di telinga umat Islam Indonesia.

Seperti tokoh-tokoh Iran lainnya, ketokohan dan intelektualitas Syari'ati semakin populer bagi masyarakat muslim Indonesia setelah Revolusi Iran meletus pada 1979. Apalagi setelah buku-buku karyanya, misalnya Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat-Pikir Barat Lainnya, Islam Agama 'Protes', dan Haji diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Kini, sosok, latar belakang, aktivitas, dan pemikiran Syari'ati bisa dibaca dan ditelaah lebih dalam melalui buku karya Ali Rahnema, Ali Syari'ati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner. Melalui buku itu Syaria'ti semakin mudah dipahami masyarakat Indonesia. Dalam buku itu Rahnema memaparkan sisi-sisi kehidupan Ali Syari'ti, mulai dari masa kecil, pendidikan, politik, hingga kematiannya dalam pengasingan pada umur 44 tahun, usia yang relatif muda.
Rahnema memotret perjalanan kehidupan dan aktivitas politik Syari'ati sebagai seorang pemikir religius dan aktivis revolusioner.

Inilah satu-satunya buku biografi Ali Syari'ati yang kini diterbitkan dalam edisi Indonesia dan ditulis dengan data lengkap, mendalam, dan mendetail. Rahnema tidak hanya menjelaskan liku-liku dramatis dan tragis perjalanan kehidupan Syari'ati, tetapi juga memaparkan kondisi budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Dengan objektivitas akademisnya, tapi tetap simpati dan hormat, guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada American University, Paris, ini berhasil merekam dan menawarkan pemahaman baru tentang sosok dan figur Syari'ati yang posisinya di dalam Revolusi Iran cukup penting dan diperhitungkan.

Buku biografi Ali Syari'ati ini melanjutkan dan memperkukuh tradisi penulisan riwayat hidup seseorang yang telah berlangsung selama 15 abad lebih. Tradisi penulisan biografi ini bisa dilacak pada masa-masa awal Islam yang biasa disebut sirah. Penulis biografi Nabi Muhammad SAW paling awal adalah Aban ibn Utsman ibn Affan (w. 105/723)--putra Khalifah Utsman ibn Affan yang lahir 10 tahun setelah Nabi wafat. Penulis pertama yang menggunakan istilah sirah atau biografi ialah Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri yang merekonstruksi sirah Nabi dengan struktur yang baku, dan menggariskan kerangka dalam bentuk yang jelas.

Biografi adalah sirah, sekaligus tuntunan, anutan, sejarah, dan masa lalu yang sangat layak dipelajari dan dikaji untuk kehidupan masa depan. Karena itu, sebuah buku biografi, termasuk buku biografi Ali Syari'ti ini bisa menjadi uswah hasanah bagi perilaku teladan kehidupan dan pemikiran seseorang dan masyarakat luas umumnya. Dengan demikian, biografi Syari'ati ini layak dijadikan sebagai sumber referensi untuk merumuskan masa depan pemikiran dan aktivitas politik umat Islam, termasuk pula bagi masyarakat Indonesia.

Biografi Syari'ati karya Rahnema ini tampaknya mengikuti gaya dan model penulisan biografi klasik yang biasanya menggunakan pendekatan kronologis--ditulis secara berurutan dan terinci sesuai dengan masa-masa terjadinya suatu kisah atau peristiwa kehidupan. Biografi semacam ini sering disebut sejarah kronologis atau sejarah 'urut kacang', dan banyak digunakan para penulis biografi. Inilah cara penulisan biografi yang paling sederhana, akurat, dan tidak terlalu rumit untuk menjelaskan dan memaparkan rincian-rincian dasar perikehidupan seseorang.
Karena kronologis, penulisan biografi klasik biasanya dimulai dengan penggambaran kehidupan seseorang dari prakelahiran, kelahiran, masa kanak-kanak, keluarga, perkawinan, pendidikan, aktivitas, pemikiran, pemberontakan, pemenjaraan, hingga masa-masa akhir hidupnya, seperti tampak jelas pada biografi Syari'ati yang ditulis Rahnema ini.

Buku yang terdiri atas 23 bab ini dimulai dengan pemaparan Rahnema tentang kondisi politik dan religius yang melatarbelakangi prakelahiran Syari'ati dan keluarganya, yang ditulisnya hingga tiga bab.

Dalam bab empat, Rahnema baru memaparkan tentang masa kecil dan masa dewasa yang dilalui Syari'ati. Seperti disebutkan Rahnema, pikiran dan ide-ide Syari'ati dibentuk oleh bacaan yang diperolehnya selama masa pendidikan (h. 69-73). Bacaan-bacaan Syari'ati cukup beragam, dan memengaruhi pola pikir dan ide. Daftar bacaannya berjalan melalui sebuah transformasi radikal pada saat dia mulai masuk ke sekolah dasar sampai ke sekolah menengah.
Di sekolah dasar, Syari'ati telah membaca berbagai jenis buku; karya Victor Hugo Les Miserables, Que sais-je, History of Cinema, dan buku populer yang best seller seperti Zan-e- Mast. Di tingkat sekolah menengah, Syari'ati mulai mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah filsafat, mistik, dan sufisme. Dalam bidang filsafat, ia melahap karya-karya filosof Jerman, seperti Arthur Schopenhauer, Franz Kafka, dan penyair besar Jerman Anatole France. Ia memiliki kenangan pertama terhadap karya-karya Maurice Maeterlink. Ia mengacu kepada penulis dan penyair simbolik dari Belgia ini sebagai pemandu dalam merefleksikan dan memeditasikan kebenaran yang ada di balik realitas.

Adapun literatur sufi yang dibaca Syari'ati adalah karya sufi besar, seperti al-Hallaj, al-Junayd, Qadi Abu Yusuf, Syabastari, Qusyairi, Abu Said Abu al-Khayr, Abu Yazid al-Bustami, Ayn al-Qudat al-Hamadani, dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dalam masa-masa tersebut, seperti dijelaskan Rahnema, Syari'ati juga telah membaca buku-buku tafsir Alquran, sastra, puisi, sejarah Islam, dan tentu saja buku-buku politik.

Dalam bab-bab berikutnya, khususnya bab lima, Rahnema memaparkan keterlibatan Syari'ati dalam aktivitas politik. Syari'ati, jelas Rahnema, secara efektif memulai aktivitas politiknya ketika menjadi mahasiswa pada institut keguruan. Baru pada 1950, Syari'ati menjadi anggota aktif dalam sebuah partai politik. Namun, dasar-dasar kesadaran sosial politiknya telah ia tanam pada Pusat Penyebaran Kebenaran Islam ketika ia masih berusia 15 tahun. Dalam perkembangan berikutnya, Syari'ati dapat digolongkan sebagai seorang agitator dan pemimpin politik, dan tentu saja tidak mengesampingkan tulis-menulis sebagai kegiatan utamanya. Antara periode 1951-1955, Syari'ati secara produktif menulis artikel-artikel tentang sosial politik.
Dalam artikel-artikelnya, papar Rahnema, Syari'ati menyerukan penerapan konsep Islam tentang al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar) ke wilayah sosial politik. Konsep Islam ini merupakan sebuah tanggung jawab sosial yang diwajibkan atas semua orang. Di tangan para agamawan tradisional, konsep Islam ini hanya dipahami dalam batas-batas ibadah. Konsep ini sebenarnya bisa diimplikasikan dan dimanifestasikan ke dalam kehidupan kontemporer, yaitu untuk mencegah kemungkaran sosial politik. Misalnya, berjuang menentang imperialisme internasional, zionisme, kolonialisme dan neokolonialisme, kediktatoran, pertentangan kelas, rasisme, imperialisme kebudayaan, dan westernism.

Dengan pemahaman semacam itu, jelas Rahnema, Syari'ati sebenarnya 'mengumandangkan' bahwa 'mengajak' kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran bukan monopoli agamawan, tapi menjadi tanggung jawab sosial, dan dalam konteks wilayah sosial politik, tanggung jawab sosial itu menjadi kewajiban setiap muslim. Kewajiban itu tidak hanya berupa nasihat, tapi sebagai ajakan yang mengikat dan didukung oleh kekuatan. Kewajiban itu mustahil dilaksanakan tanpa memerangi ketidakadilan dan perilaku jahat.

Sumber : titikbalic

MENJINAKAN KEKUASAAN (Gaya Bertrand Russell)

Oleh : Iwan Gunawan (*)

Keinginan untuk membaca kembali karya Bertrand Russell seringkali hanya ada dalam pikiran. Apa sebetulnya yang menarik dibalik karyanya ? Pandangan Russell mengenai kekuasaan seringkali terngiang di kepala. Bahwa kekuasaan menurutnya bagai energi. Pemisalan yang bisa mencerahkan. Cara menelisik bagaimana kekuasaan dipraktekan pada negara. Dan terbacalah karya Russell yang berjudul “Kekuasaan : sebuah analisis sosial baru”. Terjemahan (1988) dari bukunya berjudul “Power: a new social analysis”.Bagi Russell, kekuasaan terus menerus berubah dari salah satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Dan tugas ilmu sosial adalah mencari hukum-hukum mengenai perubahan itu. Sebab itulah, konsep dasar dari ilmu sosial adalah kekuasaan. Sebagaimana halnya energi merupakan konsep dasar fisika. Bentuk dari kekuasaan bisa seperti kekayaan, militer, otoritas sipil, pengaruh atas pendapat dan lainnya. Tidak satu pun dapat ditempatkan dibawah yang lainnya. Dan tidak satu pun diantara itu dapat dianggap sebagai tiruan dari bentuk lainnya. Upaya untuk membahas salah satunya, hanya akan berhasil sebagian. Seperti juga kajian mengenai salah satu bentuk energi akan cacat kecuali bila bentuk lainnya diperhitungkan.

Tertuju sekilas pada kata pengantar yang ditulis Mochtar Lubis. Sangat menarik, Mochtar menorehkan kesan dari buku itu, bahwa dorongan pada kekuasaan berbentuk eksplisit pada pemimpin yang ingin berkuasa dan bersifat implisit pada manusia yang bersedia mengikuti sang pemimpin. Dengan berbuat begitu, para pendukung dan pengikut orang-orang yang berkuasa, merasa diri mereka juga telah ikut berkuasa. Dan dorongan pada kekuasaan dalam diri mereka telah terpenuhi.

Tragis memang, menurut Russell, bahwa dorongan untuk berkuasa ini pada setiap orang seakan tak kenal batas. Kekuasaan, melakukan pesona tertentu pada orang yang berkuasa. Jika makan nasi ada saatnya seseorang merasa kenyang, tidak demikian dengan kekuasaan. Nafsu untuk lebih berkuasa tak ubahnya juga seperti nafsu hendak kaya, dapat berkembang seperti tak ada batasnya sama sekali.

Itulah sifat nafsu berkuasa. Fenomenanya tidaklah sulit untuk ditemukan. Sejarah menukilkan, sepanjang 32 tahun Soeharto berkuasa, melalui sistim demokrasi pancasila yang dianut orde baru, telah menjadi jalan bagi Soeharto dan para pengikutnya untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Semakin lama, nafsu berkuasa itu semakin membuta, hingga sampai waktunya Soeharto dan pengikutnya tidak lagi tanggap terhadap aspirasi yang menghendakinya untuk turun takhta. Dan pada saatnya, badai krisis moneter yang tak disangka-sangka meruntuhkan rezim itu tanpa disadari sebelumnya. Sekaligus merontokan seluruh bangunan ekonomi yang dicapai melalui Top-Down. Konglomerasi istana yang menjadi kebanggaan dari keajaiban ekonomi di Asia Tenggara itu pun kemudian pailit dan terbanting. Buah dari demokrasi yang lalai dalam menegakan hal-hal yang benar dan melakukannya dengan cara-cara terbaik.

Tentu saja, relung-relung yang terpendam dalam benak membawa untuk mencari topik yang relevan dengan fenomena kini. Demokrasi hasil reformasi yang telah mencapai 10 tahun dewasa ini, tak sedikitpun bisa merubah kondisi kehidupan rakyat banyak. Impian akan kehidupan bersama dimana tanah air dikelola dengan baik, bangsa dipimpin atas kebenaran, dan bahasa dihidupkan untuk menyatu dengan kenyataan rakyat, malah semakin jauh bukan makin mendekat. Hasil hutan dan kekayaan alam menggelontor ke negeri asing tanpa memberikan kesejahteraan rakyat, para pemimpin bersuka cita menipu rakyat, dan rakyat semakin bertambah frustasi mendengar makna-makna kosong ucapan para pemimpinnya. Kemiskinan kini dialami oleh sekitar 109 juta jiwa dan pengangguran menimpa 10.547.917 orang. Ketika kata-kata dalam konstitusi Pasal 27 ayat (2) menyuratkan:”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” !!!

Mungkin untuk memahami lebih dalam patutnya membaca isi buku dari hulu ke hilir karya Russell itu. Namun benak hati rupanya tertuju pada bab akhir yang ditulisnya. Bab yang menggigit untuk dikunyah oleh relung-relung benak terdalam, yaitu soal “Menjinakan Kekuasaan”.

Tentu saja, untuk mencernanya tidak perlu dimulai dari pertanyaan mengapa kekuasaan harus dijinakan. Karena sudah sangat nyata bahwa dalam sejarah Indonesia moderen, tak ada penguasa yang sanggup mengendalikan diri dan tanggap untuk memberikan hak-hak rakyat sepenuhnya. Selalu diiringi penggalan-penggalan sejarah memilukan tentang perampasan, pemerkosaan dan perampokan akan hak-hak rakyat oleh para penguasa di negara yang merdeka sejak 63 tahun lalu ini.Agaknya, perlu dikaji bahwa ada dua anggapan akan perkara menjinakan kekuasaan ini. Filsuf mashur Inggris itu menuliskan, di satu sisi Tao menganggapnya tidak dapat dipecahkan, dan mereka menganjurkan anarkisme. Dan pada sisi lain, para pengikut Konfusianisme yang mengandalkan pendidikan. Pentingnya etika dan cara memerintah yang diharapkan dapat mengubah para penguasa. Agar mengendalikan dengan bijaksana dan mampu menahan diri dari tindakan-tindakan yang berlebihan dan memiliki keutamaan.Walau bagaimanapun Russell tak berangkat dari adanya gelombang demokrasi yang kini menggerus negara-negara otoriter melalui berbagai celah.

Karena demokrasi adalah kepastian merenggut maut negara-negara yang secara ketat menjadikan penguasa sebagai tuannya sendiri. Sebagaimana dinyatakan Russel yang juga ahli matematika ini, bagi setiap orang yang mempelajari sejarah atau sifat dasar manusia, pasti memahami bahwa demokrasi, meskipun bukan suatu pemecahan yang tuntas, tapi merupakan suatu bagian yang pokok dari pemecahan yang tuntas. Karenanya, bagi Russell, untuk menuntaskannya selain memperhitungkan kondisi (1) politik (demokrasi), tapi juga (2) ekonomi; (3) propaganda; dan (4) psikologis dan pendidikan.Era reformasi yang telah menyokong lahirnya demokrasi politik, nampaknya telah menyuburkan banyak gagasan, bagaimana demokrasi sebagai persyaratan menjinakan kekuasaan bisa dihidupkan. Namun, antusiasme ke arah demokrasi politik itu ternyata kurang diiringi dengan kehendak untuk menciptakan demokrasi ekonomi.

Sehingga kemudian timbul cetusan yang mendevaluasi demokrasi politik. Ungkapan yang dinyatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla, beberapa waktu lalu bahwa demokrasi hanyalah alat untuk menciptakan kesejahteraan, patut disimak. Dari sisi negatif, bisa ditafsirkan sebagai kecenderungan untuk men-dispute perkembangan ke arah demokrasi politik. Tapi pada sisi positif, merupakan kritik bahwa demokrasi harus terlaksana secara efisien guna membuahkan kesejahteraan bagi rakyat.Namun demikian, apa sebenarnya kelebihan demokrasi (politik) itu ? Bagi Russell, kelebihan-kelebihannya bersifat negatif : Ia tidak menjamin adanya pemerintahan yang baik, namun ia mencegah keburukan-keburukan tertentu . Sementara gagasan dan penerapannya di Indonesia terus bergulir ke satu gugus tanpa peduli pada ekonomi. Mungkin kita perlu menengok persyaratan ekonomi yang nampaknya kurang mendapat perhatian yang seimbang daripada politik itu. Karena hal inilah, perlu untuk mengungkap kembali kondisi ekonomi bangsa sebagai persyaratan lain untuk menjinakan kekuasaan.

Dengan sendirinya, untuk memfokuskan pencerahan, perhatian terhadap propaganda dan pendidikan sebagaimana persyaratan menjinakan kekuasaan lainnya, ditampilkan menjadi bagian pelengkapnya.Bangsawan yang wafat dalam usia 102 tahun ini menuliskan, baik demokrasi (murni) maupun Marxisme bertujuan untuk menjinakan kekuasaan. Yang pertama telah gagal karena ia demokratis di bidang politik saja, dan yang kedua gagal karena yang diperhatikan hanya bidang ekonomi. Tanpa menggabungkan keduanya, tidak mungkin dicapai apa pun yang mendekati pemecahan terhadap masalah itu. Mengapa terjadi kecenderungan demikian ?Bagi pemenang Nobel Sastra di tahun 1950 ini, kegagalan Marxisme nampaknya bersumber dari berbagai dukungan pemilikan negara atas tanah dan aneka organisasi besar, lebih didominasi oleh alasan yang semata-mata politis dengan mengabaikan teknik ekonomi. Akibatnya tanpa sengaja telah memunculkan suatu tirani baru, di bidang ekonomi sekaligus politik. Seolah-olah dunia bisnis itu kepunyaan para kapitalis individual, dan tidak mau mgambil pelajaran dari pemisahan antara pemilikan dan kekuasaan.

Bagaimana dengan demokrasi murni ? Pandangan Russell cukup tajam. Menurutnya, perlu dibedakan antara “pemilikan” dan “penguasaan”. Sebagian besar perusahaan (di Amerika), menunjukkan semua direktur biasanya secara bersama-sama hanya memiliki sekitar satu atau dua persen dari seluruh saham, namun mereka pada hakekatnya mempunyai kekuasaan penuh atas itu. Akibatnya, bukanlah hanya kaum kapitalis para pemegang sahamnya sekalipun. Karena mereka tak dapat mempunyai kuasa, penghasilan darinya menjadi sangat tidak menentu. Hingga penanam modal yang bersahaja itu dapat dirampok dengan cara yang sopan dan sah menurut undang-undang. Dimana tidak ada bedanya dengan kekuasaan atas pemilikan dikuasai oleh negara.Oleh sebab itu, menurut Russell, walaupun pemilikan dan kekuasaan negara atas semua industri besar dan keuangan merupakan suatu persyaratan yang perlu untuk menjinakan kekuasaan, ia masih jauh dari memadai.

Persyaratan itu masih harus dilengkapi dengan suatu demokrasi yang menyeluruh, lebih terjamin terhadap tirani resmi, dan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tegas mengenai kebebasan propaganda, dibandingkan dengan setiap demokrasi politik murni yang pernah ada.Ia kemudian mengutip Eugene Loys,”dan jika tidak ada alat-alat pengerem berupa pengawasan yang benar-benar demokratis dan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk menegakan legalitas yang harus ditaati setiap orang, kekuasan itu akan menjadi mesin penindasan”. Sebab, jika tidak diawasi dengan ketat kekuasaan pemerintah dan orang-orang yang menguasai industri dan keuangan akan bergabung menjadi penindas.Penjinakan kekuasaan melalui propaganda pengawasan, dengan demikian, dimaksudkan Russell, berarti mengikis watak otoriterisme teknikal yang terlindungi oleh kesewenangan yang diresmikan. Selain mencegah demokrasi yang mengarah pada kekuasaan totaliter.

Sebab demokrasi dan kebebasan tanpa adanya kekuasaan dalam pengawasan dapat menjadi mesin untuk memuaskan nafsu berkuasa, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai rakyat yang mayoritas kurang pendidikan (hanya tamatan Sekolah Dasar), kemudian berpikir bahwa tiada lagi jalan untuk menumpas kemiskinan dirinya selain dengan cara merampas, mencuri, merampok dan membunuh sebagaimana culasnya para penguasa politik dan ekonomi yang dengan lembut melakukan praktek korupsi dan kolusi dengan benteng legalitas.Nampaknya, demokrasi hanya baru memberikan kebebasan resmi, sementara rakyat tidak memiliki “kekuatan” memadai untuk mengontrol para penguasa yang telah dipilihnya. Demokrasi yang tidak memberikan kebebasan riil (nyata) untuk meraih kesejahteraan adalah bentuk keterpasungan dan kemiskinan yang cenderung mendorong hasrat bagi lahirnya negara pemerintahan. Legalitas seharusnya bukan hanya menegaskan eksistensi dari otoritas, namun lebih dari itu harus memberikan kekuatan dan kemudahan untuk mengontrol perilaku penguasa sejalan dengan cita-cita kesejahteraan.

Tanpa itu, bahwa demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat hanyalah isapan jempol belaka.Kebanyakan rakyat rupanya memilih jalan Taoisme (anarkis). Apa daya di tengah anggaran pendidikan yang ditetapkan 20% dari anggaran keseluruhan APBN, sejak amandemen konstitusi, mampet oleh tangan-tangan korup. Impitan ekonomi menjadi alasan yang selalu menjelma terjadinya kekerasan. Kekerasan kini tampil semakin memilukan. Ditandai dengan suburnya tragedi pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Wilayah kekuasaan keluarga yang penuh kasih kini telah runtuh sebagai perlindungan akhir para anak bangsa. “Beban hidup yang kian berat, tidak mampu ditanggung rakyat sendiri. Membuat mereka pun frustasi. Seharusnya negara membela rakyat kecil yang tidak punya” (Kompas, 29 Maret 2008).Tentu saja kita marah dan ingin bangkit melawan.

Para penguasa yang sejatinya melindungi orang banyak malah abai atas tanggung jawabnya dengan memupuk kekayaan pribadi. Namun kemudian memori kita tersentak, bahwa Indonesia menjelma tidak diperjuangkan dengan kata-kata kosong tapi melalui keringat darah dan pengorbanan. Rivai Apin (1949) mengingatkan dalam puisinya : Ingatlah bila angin bangkit/ Bahwa daerah yang kita mimpikan/Telah bermayat,/ Banyak bermayat.Dibawah matahari Indonesia, mestilah ada jalan yang lebih beradab, untuk menghidupkan kembali kata-kata yang sedang sekarat. Mari kita luruskan implementasi anggaran pendidikan dan kebijakan di berbagai sektor yang semakin ganas di korup karena ambisi penguasa dan ambisi pengikutnya. Kita tak ingin mayat-mayat korban demokrasi terus bertambah diatas pusara para pejuang lahirnya Indonesia merdeka. Sesepuh HMI, Solikhin (70 tahun) yang beberapa hari lalu saya temui mengingatkan “Memang menyedihkan, tapi kita tak boleh sedih (la takhzan). Kesedihan hanyalah membuat kita menjadi bangsa tidak beradab. Bertindak hanya dengan rasa amarah meluap-luap”. (Igj/Maret/2008).

(*) Pemerhati Demokrasi

Mengambil Hikmah Dari Sejarah HMI

Sejarah dalam ajaran islam , memiliki makna agar kita bisa mengambil ibrah (pelajaran) dari setiap peristiwa yang terjadi. Meskipun sejarah hanyalah rentetan catatan-catatan atau rekaman peristiwa, tetapi akan memiliki makna yang lebih bila kita mampu menangkap spirit dan hikmah peristiwa tersebut. Jika kita tidak mampu menangkap hikmah itu maka sejarah hanyalah menjadi dongeng pengantar tidur dan pengisi waktu luang semata. Selain itu catatan sejarah merupakan potret dari sesuatu yang bisa dilihat sebagai alat analisa seperti apakah sebuah organisasi itu. Nilai-nilai yang dianut, peran dalam masyarakat dan lain sebagainya. Salah satu alat analisa melihat dinamika HMI adalah dengan melihat sejarahnya sejak kelahiran sampai sekarang. Meskipun kajian dalam waktu singkat tidak bisa memberikan gambaran secara utuh, tetapi diskusi ini diharapkan membuka jalan untuk kajian yang lebih mendalam.

Fase awal beridirinya HMI adalah kegelisahan Lafran Pane, yang melihat minimnya pengajaran agama Islam pada mahasiswa waktu itu. Padahal mahasiswa adalah aset bangsa dan umat yang akan mengendalikan kehidupan masyarakat di masa depan,yang akan menjadi pemimpin umat di masa mendatang. Karena itulah semangat dasar HMI adalah Ke-Islaman dan karena ia berada di dalam wilayah Indonesia ia juga bersifat Ke-Indonesian. Pertanyaan yang mesti kita ajukan adalah sebarapa jauh HMI mampu memberikan kontribusi bagi Umat Islam dan Bangsa Indonesia?

Fase-fase sejarah HMI sudah dimulai sejak awal berdirinya pada th 1947, dimana masa itu merupakan fase perjuangan pasca kemerdekaan. HMI turut berkontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tahun 60-an merupakan tahun perjuangan HMI melawan ideologi komunisme. Fase penting lain adalah pada tahun 80-an , diterapkannya aturan azas tunggal Pancasila bagi ormas dan orpol, memberikan akibat bagi banyak ormas dan orpol. Pada HMI kebijakan ini sampai membuat perpecahan di tubuh organisasi dengan lahirnya MPO.

Secara singkat dari rentetan sejarah yang cukup panjang dan penuh dinamika telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian menduduki posisi penting di negeri ini. Kalau kita amati setiap tokoh yang muncul dan berhasil menduduki posisi penting, selalu memiliki sesuatu yang secara mencolok berbeda dengan mahasiswa lain pada zamannya. Berbeda dari segi peran, berbeda dari segi keseriusannya dan lain-lain. Masing-masing kader telah menduduki posisi tertentu dalam level yang berbeda. Selain itu metode perkaderan di HMI turut memberikan andil bagi kesuksesan kader. Walaupun ada beberapa kader yang belakangan terpeleset kedalam persoalan serius yang akhirnya menghancurkan kariernya, tentu ini adalah kealpaan dan kelalaian sebagai manusia yang juga perlu kita ambil pelajaran.

Dinamikan zaman dari satu ke waktu tidak akan selalu sama , maka pensikapan dan pemecahan masalah juga akan berbeda dalam setiap zaman. Diperlukan sikap kritis dan kreatif bagi setiap kader. Memakai cara yang sama untuk setiap persoalan yang berbeda tentu bukanlah pilihan yang tepat. Kemampuan menganalisa masalah merupakan keterampilan yang harus diajarkan bagi setiap kader. Keterampilan menganalisa masalah yang baik jika ia didukung oleh pengetahuan yang luas,kejernihan dan ketenangan berfikir serta pengalaman dalam hidupnya. Itulah pentingnya sebuah perkaderan, memberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menyelesaikan masalah. Metode dan materi perkaderan tentu harus terus menerus dievaluasi agar tidak ketinggalan zaman. Mungkin substansi materi tidak berubah, tetapi penekanan yang bias jadi berubah.

Agar tetap eksis sesuai dengan yang dicita-citakan HMI harus selalu selalu memperhatikan pada beberapa aspek:
Pertama , penajaman pemahaman, praktik keislaman. Kajian-kajian keislaman yang moderat, terbuka dan didukung praktek secara praktis . Ajaran Islam bukanlah agama angan-angan yang cukup difikirkan dan dipahami saja tetapi juga dipraktekkan (Iman dan Amal soleh). Ruh dasar dari HMI adalah Islam, Islam haruslah menjadi spirit perjuangan dan tindak tanduknya.
Kedua, Tradisi Intelektual yang perlu terus dipertahankan dan dikembangkan. Secara sederhana ada tiga hal yang bisa dijadikan parameter tradisi intelektual bagi kader HMI, tradisi membaca,tradisi berdiskusi dan tradisi menulis. Apabila ketiga hal tersebut sudah melekat bagi setiap kader maka harapan HMI sebagai lumbung intelektual bangsa dan umat bukan mustahil.
Ketiga, Pengembangan kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan. Bagaimanapun Pemuda adalah pemimpin masa depan bangsa dan umat karena itulah HMI perlu mempersiapkan hal tersebut. Secara sistematis dan terstruktur perlu dilaksanakan perkaderan dalam hal ini. Tidak kalah pentingnya memberikan kesempatan kepada kader untuk mengaktualisasikan kemampuannya sesuai bidang yang diminati dan mampu dijalani.

Tentu melaksanakan hal tersebut bukanlah perkara mudah butuh stamina yang prima dan sikap istiqamah dari waktu ke waktu. Sikap Ikhlas dalam melaksanakan setiap proses perkaderan dalam rangka mengharap ridhla Allah SWT serta sungguh-sungguh merupakan kunci keberhasilan.

Sumber : UII.net

BENCANA ALAM DAN KEMISKINAN BERKELANJUTAN

Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, MA

Aceh saat ini hampir dapat dikategorikan sebagai propinsi bencana, terutama yang berhubungan dengan air. Beberapa hari lalu, kita dikejutkan dengan banjir di Krueng Raya dan Pidie Jaya, setelah sebelumnya banyak tempat lain di Aceh.Ketika kita menyebut air, janganlah fokus kita hanya semata pada bencana tsunami saja. Lihatlah betapa berita media di Aceh selama tahun 2008 penuh cerita banjir yang tak kunjung habis. Hampir semua kabupaten kota di Aceh mengalami banjir, sehingga teori Lanina (musim banyak hujan) dan Elnino (musim kemarau panjang) sepeertinya tak berlaku lagi di Aceh.

Jika melakukan perjalanan ke Pantai Timur atau Pantai Barat Aceh akan menemukan kabupaten yang berbeda mengalami cuaca dan kondisi air. Bisa saja pada kabupaten kota awal yang dilalui cuaca sangat cerah dan tak ada apa-apa, dan tak lama kemudian akan segera ditemui di kawasan kabupaten kota lainnya yang tengah mengalami banjir. Frekwensi banjir di Aceh kini semakin sering dan semakain meluas. Lokasi propinsi berikut dengan ciri topografi, geomorphology, hydrometereologi, dan hidrology mempunyai potensi alami untuk banjir. Akan tetapi kegiatan pengrusakan alam oleh manusia dan fenomena pemanasan global telah mempunyai potensi itu menjadi jauh lebih besar. Kita tidak harus menjadi jenius untuk dapat mengerti bagaimana kegiatan manusia dan efek rumah kaca dapat menghadirkan banyak bencana alam yang berhubungan dengan air saat ini dan tahun-tahun mendatang.

Kegiatan pembukaan hutan yang menyalahi prinsip-prinsip lingkungan telah meminimalisir penyerapan air di permukaan bumi yang membuat banjir menjadi mudah untuk terjadi. Pemanasan global telah membuat atmosfir menjadi lebih panas, meransang presipitasi lebih banyak, dan berpeluang untuk banyak hujan. Sukar membayangkan masa depan kita kalau seandainya tingkat pengrusakan hutan saat ini terus berlanjut secara lokal. Sementara itu, di tingkat dunia belum ada tanda-tanda yang amat serius dan nyata untuk menghentikan pemanasan bumi. Ketakutan untuk tertinggal dan ketamakan dalam membangun telah merangsang negara-negara industri lama dan baru untuk terus menerus memanasi bumi dengan menggunakan energi fosil dalam jumlah yang amat luar biasa.

Kalau saja skenario itu terjadi tanpa ada kebijakan dan tindakan yang serius, peluang Aceh di masa depan untuk mengurangi angka kemiskinan akan menjadi sangat kecil, dan bahkan mungkin akan semakin bertambah. Cerita-cerita kawasan lain di dunia menunjukkan betapa akibat jangka panjang pengrusakan alam terhadap kemiskinan melalui bencana, utamanya yang berkaitan dengan air. Data tentang bencana alam yang berhubungan dengan air di berbagai kawasan di dunia menunjukkan angka yang semakin meningkat. Laporan Komisi Air PBB (UN 2001) menyebutkan antara tahun 1990-2001 telah terjadi sekitar 2,200 bencana alam yang berhubungan dengan air. Setengahnya berupa banjir, selebihnya kekeringan 11 persen, penyakit 28 persen, tanah longsor 9 persen, dan kelaparan 2 persen. Kawasan Asia menderita paling banyak kasus, 35 persen, Afrika 29 persen, Amerika 20 persen, Eropah 13 persen, dan Oceania sekitar 3 persen.

Komisi Air PBB (UN 2001) juga melaporkan jumlah kerugian akibat bencana yang berhubungan dengan air jauh meningkat tajam. Kalau pada tahun 1990 total kerugian berjumlah sekitar 30 miliar dollar US, bencana yang berhubungan dengan air pada tahun 1999 telah sampai pada angka 70 miliar dollar US. Sungguh sebuah kenaikan yang sangat tajam dalam waktu hanya kurang dari 10 tahun. Dalam keadaan krisis ekonomi dunia untuk waktu yang belum dapat dipastikan, sungguh sangat mengkhawatirkan banyak negara berkembang tentang nasib mereka saat ini jika saja bencana alam skala besar terjadi. Ini juga tidak berarti dalam jangka panjang tidak akan semakin banyak masalah. Pertaruhan lingkungan global kini menjadi amat besar, terutama untuk menjamin keberlanjutan kemanusiaan, bahkan untuk harkat martabat manusia, utamanya di kawasan-kawasan miskin dan alam yang rusak.

Bencana alam yang berhubungan dengan air dengan kemiskinan, bukanlah argumentasi yang dibuat untuk menakut-nakuti. Bukti empirik negara seperti Bangladesh, propinsi Bihar dan Assam di India, negara Haiti dan Dominika di Caribia, Propinsi Limpopo di Afrika Selatan, negara-negara Burkina Faso, Ghana, Togo, dan Mali di bagian Afrika lainnya adalah contoh-contoh yang mendebarkan bagaimana nasib ummat manusia dalam kemiskinan yang berkelanjutan sebagai akibat dari bencana alam berkelanjutan. Di Indonesia, kita juga mengenal kawasan-kawasan langganan banjir di Pulau Jawa dan Sumatera yang telah dan sedang berjuang keras untuk keluar dari kemiskinan yang semakin mencengkeram.

Memang, cara mengerti mekanisme kemiskinan akibat bencana alam hanya persoalan menggunakan akal sehat saja. Kawasan yang banjir pasti akan menghanyutkan harta benda penduduk, rumah, ternak, hasil bumi dan berbagai kekayaan lainnya. Banjir juga merusak banyak infrastruktur pertanian dan pedesaan yang membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang lumayan besar untuk ditangani. Persoalannya menjadi lebih rumit, ketika banjir menjadi langganan rutin untuk wilayah-wilayah tertentu. Ada kegagapan pemerintah untuk membuat investasi infrastruktur, ada investasi yang dilakukan, tetapi segera dilumat oleh bencana. Dan yang paling mengenaskan, terbangun sikap mental masyarakat yang tidak akan pernah mau habis-habisan dalam berusaha, karena mereka tahu resiko apa yang akan mereka hadapi ketika seluruh milik mereka dipertaruhkan dengan keganasan alam.

Hari-hari ini kita di Aceh, baik di kawasan pantai timur maupun kawasan pantai barat selatan , semakin banyak kita temui kawasan yang mengalami banjir. Jumlah kecamatan bencana setiap tahun semakin bertambah di kedua wilayah itu, dengan intensitas bencana yang semakin bertambah pula. Yang menyedihkan, dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah kecamatan yang tertimpa bencana banjir juga telah mulai banyak terjadi di kawasan hulu. Di wilayah tengah Aceh ini, seperti di Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, kasus banjir yang dahulunya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat, kini telah dialami hampir setiap tahun .

Perkiraan akal sehat kita hampir memastikan bahwa di samping kawasan-kawasan lain di Aceh, hampir dapat dipastikan konsentrasi kemiskinan telah, serdang, dan akan banyak terjadi di kawasan-kawasan yang sangat rawan dengan bencana. Ada lingkaran setan yang dapat membuat kelompok miskin di kawasan bencana akan terus hidup miskin berkelanjutan. Kajian tentang kemiskinan dan lingkungan sering menjelaskan bahwa mengurus kemiskinan pada permukaan seringkali sia-sia ketika masyarakat miskin itu ditimpa bencana. Program peningkatan pendapatan melalui berbagai kegiatan ekonomi rakyat yang tidak sensitif dengan ekologi kawasan, walaupun sering membuahkan hasil jangka pendek, namun tidak memberikan jaminan jangka panjang. Karenanya, secara umum, upaya pemberantasan kemiskinan di Aceh sudah saatnya dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mengedepankan sensitivitas terhadap kelestarian sumber daya alam. Hanya dengan cara itulah setiap belanja publik dan investasi swasta yang dilakukan di suatu kawasan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni relatif merata secara pendapatan, berkelanjutan, dan terjaga dengan baik seluruh modal alam yang dimiliki.

Suatu hal paling mendasar yang kita lupakan dalam pembangunan Aceh dewasa ini adalah, kita belum memiliki cetak biru tata ruang terakhir yang sejatinya menjadi “kitab suci” utama dalam pembangunan dan pembangunan kawasan di Aceh. Ada dua hal mendasar penting kita ingat dalam kaitan dengan tata ruang Aceh saat ini. Pertama, peristiwa tsunami pada tahun 2004 telah menyebabkan perobahan rona lingkungan yang sangat besar untuk kawasan Aceh besar dan pantai barat selatan. Kedua, pertambahan jumlah kabupaten kota di Aceh setelah masa reformasi juga memberikan sejumlah logika baru dalam pemanfaatan ruang yang berimplikasi pada berbagai aspek pembangunan lainnya.

Kedua hal itulah yang sebenarnya menjadi sumber utama perencanaan pembangunan yang telah dan sedang kita lakukan. Kalau saja kita berhitung secara sederhana tentang jumlah investasi publik yang telah kita lakukan dan sudah mencapai puluhan triliun rupiah dalam konteks kedua hal di atas, maka kita bisa membayangkan pula dosa apa yang telah dan sedang kita lakukan secara kolektif terhadap anak cucu kita di masa yang akan datang.

Pembangunan berwawasan hijau di Aceh adalah sebuah gagasan besar dan mulia, dan mungkin kalau bisa kita wujudkan akan menjadi harapan besar untuk generasi yang akan datang. Sebagai sesama negara berkembang dan memiliki hutan, kita perlu belajar banyak dari Costa Rica. Mereka mampu mengadopsi prinsip-prinsip pendekatan hijau dalam pembangunan mereka, terutama dengan memperkenalkan model paling innovatif di dunia dalam hal perlindungan hutan, sekaligus menaikkan taraf hidup masyarakat pedesaan mereka. Sudah saatnya pula daerah-daerah adminstratif di Aceh secara lebih serius di kelompokkan kedalam pendekatan hidrologis. Bukan tidak mungkin azas bio region dalam perencanaan pembangunan, dengan menganut azas saling menguntungkan. Sumber daya alam apapun, yang sebelumnya tidak dianggap barang ekonomi, sudah saatnya di beri nilai, utamanya air. Dengan cara-cara inilah interaksi pembangunan di Aceh akan saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Dari berbagai pengamatan pendahuluan terhadap berbagai bencana alam banjir yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini, semakin terbukti degradasi modal alam,utamanya hutan, semakin terus meningkat. Kelompok masyarakat yang paling dirugikan akibat dari proses degradasi ini adalah kaum miskin, karena mereka memiliki sedikit modal manusia, dan hampir sepenuhnya bergantung kepada kemurahan alam yang ada di sekeliling mereka. Sekalipun saat ini dampak degradasi itu belum sangat nyata terhadap produksi modal fisik, namun pada suatu titik tertentu nantinya, ketika sumber daya alam kita, utamanya hutan, merosot di bawah ambang tertentu, seperti di negara Haiti, atau propinsi Bihar di India, maka dampaknya terhadap produktivitas modal fisik akan sangat terasa. Ketika itulah kecendrungan kemiskinan berkelanjutan di kawasan-kawasan rawan bencana akan terjadi. Akan tak terbayangkan waktu dan dana yang dibutuhkan dan untuk memerangi jenis kemiskinan yang seperti itu. Waktu masih sedikit lagi tersisa untuk kita, hal itu tidak boleh terjadi di Aceh.

Serambi Indonesia, 31/01/2009 - Penulis adalah Alumni HMI dan Sosiolog