KADER YANG GELISAH? (REFLEKSI 62 TAHUN HMI)

Oleh : Hasnanda Putra

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), pada tanggal 5 Februari 2009 ini genap berusia 62 tahun. Usia yang melampaui separuh abad itu sangat wajar kalau banyak kadernya mengambil peran strategus hampir di setiap lini dalam percaturan bangsa ini. Namun di usia yang “manula” HMI juga tak bisa menghindari kritik, bahkan hujat dari sebagian orang. Agaknya, di sinilah kematangan kalau tak boleh dikatakan kepiawaian kader HMI––yang mau mendengar sehingga terus dinamis di tengah perubahan.

Tanpa hendak membela, rasanya itu yang dimiliki organisasi kader lain. Sehingga hujan kritik itu menjadi hikmah bagi organisasi mahasiswa terbesar ini terus tumbuh dan berkiprah. Dalam milad ke-62 ini, agaknya ini pula yang perlu dimakfumkan oleh para kader HMI dalam yang terserak di mana-mana untuk tetap komit pada “ibu” yang melahirkan mereka sehingga sudah besar-besar. Sebagai organisasi kader, HMI harus dinamis dan inovatif. Artinya perbedaan bahkan benturan pandang yang terjadi, konon lagi di tengah riuhnya helat politik 2009 ini––maka semua itu adalah keniscayaan dan mesti dipahami sebagai dinamika perubahan yang harus dikawal.

Perlu keabsahan pemikiran yang plural, cerdas dan strategis dengan mengakomodir semua keragaman pikiran menjadi suatu cita-cita dan misi bersama. Pengalaman pahit masa lalu cukup menjadi iktibar. Bagaimana konflik internal, yang membuat HMI terpecah dua, yaitu HMI DIPO yang mendapat fasilitas negara, dan HMI MPO yang mempertahan idea sebagai organisasi independen. Namun selanjutnya kedua HMI ini nyaris berjalan sendiri-sendiri, hingga sampai pada peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR tanggal 18-23 Mei 1998, HMI MPO sebagai satu-satunya ormas yang menduduki gedung tersebut di hari pertama bersama FKSMJ dan FORKOT yang kemudian diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dari berbagai universitas dan kota hingga Soeharto lengser pada 21 mei 1998. Dan angin reformasi mengantarkan HMI melalui Kongres Jambi 1999, kembali ke khittah mengusung asas Islam.

HMI Aceh?

Banyak pihak yang menilai HMI di Aceh tidak membumi alias pasif. Bahkan selama konflik Aceh, secara kelembagaan nyaris tidak melakukan sesuatu––kalau tak ingin dikatakan tidak peduli. Meskipun penilaian ini sesungguhnya, sangat berbeda dengan kenyataan yang ada. Sebab tak bisa dinafikan, bahwa perjalanan kebangkitan pergerakan perlawanan damai mahasiswa dan pemuda Aceh sejak tahun 1998 dimulai dari “markas-markas” HMI. Tak dapat dipungkiri kemunculan berbagai organisasi massa semisal Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA) dan seterusnya dalam perjalanan pasca Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) ikut membidani lahirnya Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) tidak terlepas dari “tangan-tangan” anak HMI Aceh.

Pada Kongres Ke-22 HMI justru apa yang kemudian diputuskan dalam KOMPAS-I telah terlebih dahulu didiskusikan dan seterusnya menjadi rekomendasi dari usulan Konsorsium Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Daerah Istimewa Aceh. Berbeda dengan beberapa organisasi mahasiswa Islam lainnya, HMI di Aceh justru telah mampu membumikan dirinya sehingga familiar menjadi bagian integral dalam setiap perjalanan sejarah Aceh. HMI Aceh pulalah yang diyakini banyak pihak ikut andil menjadikan Islam Aceh lebih moderat sehingga isu-isu fundamentalis yang cenderung tidak memberi ruang diskusi dan pemikiran nyaris tidak memiliki tempat di Aceh. Islam Aceh-lah yang mampu menjadi rahmatan lilalamin dan menjadi teladan ber-Islam bagi dunia luar. Pasca MoU damai Helsinky, banyak hal yang seharusnya dapat menjadi bagian dari kiprahnya.

Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dinilai masih jauh dari semangat dan kesepakatan damai harus bisa menjadi bagian HMI untuk mengawal dan mengusulkan perubahan. Karena harus disadari saat ini kita telah sibuk dengan kucuran dana “peng griek” sehingga lupa bahwa kewenangan kita (Aceh) hampir tidak beda dengan daerah otonomi khusus. Ribuan syuhada yang terkubur maupun yang tak bernisan selama 30 tahun seakan hanya terobati dengan terpilihnya pasangan independen, dana besar dan partai lokal. Sentimen kita pun mulai dibatasi dengan embel-embel simbol partai. Namun, sebagai organisasi intelktual HMI harus mampu menjembatani persoalan penyelesaian perdamaian abadi Aceh antara keinginan frontal dengan kepentingan permainan pusat. Di sisi lain, HMI sudah harus mampu menjadi “pemantau” dari kebijakan

Pemerintah Aceh. Bila ada organisasi lain cenderung “tidak berakhlak” meminjam istilah Wagub Aceh untuk sekumpulan kecil elemen mahasiswa berbasis Darussalam, HMI dapat menjadi oposan yang cerdas dan tentu saja harus bersifat mulia. Karena perjuangan dan pergerakan kita harus bisa dibedakan antara supir angkot, pedagang kaki lima dan “abang RBT Ojek” dalam menyampaikan aspirasi dengan kita yang telah digembleng identitas ke-HMI-an setiap jenjang pengkaderan. Dalam rana politik Aceh, kader HMI harus mampu memberi kontribusi pendidikan politik rakyat yang sehat dan bermoral. Inilah salah satu kultur politik nilai yang diusung HMI seperti awal kelahirannya 5 Februari 1947 silam.

Perjalanan Aceh masih sangat panjang. Hanya lewat pendidikan, termasuk pendidikan politik yang sehat, akan demokrasi Aceh bisa diwujudkan. Rakyat memiliki kedaulatan memilih secara rasional sehingga melahirkan pemimpin yang terbaik. Banyak referensi yang harus digunakan sambil membangun kesadaran, wawasan, strategi dan dan keterampilan dalam mengelola agenda politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Karenanya di rentang usia HMI yang sudah sangat dewasa saat ini, dengan 11 Cabang di seluruh kota dan raturan ribu kadernya, merupakan potensi yang harus dibingkai bagi membangun dan membawa Aceh menuju masa depan lebih baik. Seperti teks tujuan HMI yaitu “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah swt”. Selamat Milad ke-62. Yakin Usaha Sampai.

*) Penulis adalah mantan Ketua Umum HMI Cabang Kota Jantho

Sumber : Harian Serambi Indonesia, 05/02/2009

MENGEMBALIKAN PATRIOTISME PARA KERAH PUTIH

Pernah menyaksikan bagaimana suasana sebuah turnamen sepak bola berskala internasional digelar di Stadion Gelora Bung Karno antara kesebelasan tim nasional Indonesia melawan negara lain? Atau pernahkah kita merasa gembira, lega, bangga dan terharu ketika kita menonton rekaman film sejarah yang menggambarkan patriotisme prajurit Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati sekarang?

Menjadi seorang patriotik, tentunya keinginan setiap orang. Apalagi jika kita melihat bagaimana gigihnya para pejuang dahulu memperjuangkan kemerdekaan yang bisa kita nikmati saat ini. Tapi apakah sikap patriotik itu hanya bisa dimiliki oleh para pendahulu kita yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan hidup? Bagaimana dengan kita, yang hidup di jaman merdeka, dan penuh dengan para profesional yang selalu bergumul dengan pensil, kertas, dan komputer, adakah peluang kita menjadi seorang patriot?

Pada konteks kekinian, tentunya bangsa ini tidak lagi memerlukan para pejuang yang siap tempur di medan laga seperti para pendahulu kita. Saat ini bangsa ini butuh generasi yang melawan penjajahan laten; baik di ranah sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Setelah diraihnya kemerdekaan tahun 1945, yang menjadi musuh utama bangsa ini adalah kemiskinan struktural yang bisa memengaruhi iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia di setiap level masyarakat.

Kemiskinan, pengangguran, perilaku politik amoral, konflik horizontal dan ketidakmandirian ekonomi bangsalah, yang harus diusir para pejuang hari ini. Penjajahan yang mengerangkeng kebebasan bangsa, menuntut kehadiran pejuang dari pelbagai elemen bangsa yang tercerahkan. Dan, mereka memiliki kesadaran atas realitas, yang dihuni keberbagaian soal hidup, yang akan mengangkat harkat, martabat dan derajat bangsa ke arah kemandirian. Sebab, kesejahteraan adalah hak dan impian setiap warga masyarakat di daerah manapun. Maka, menggapai kesejahteraan merupakan jalan utama rehumanisasi bangsa yang telah diintimidasi dan dijajah kaum pribumi sendiri (baca: pejabat korup). Oleh karena itu, usaha membebaskan keterbudakan jiwa warga masyarakat adalah inti perjuangan dari pejuang hari ini, yang eksistensinya kian tergerus ke arah sikap hidup individualistik, nihil empatik, dan tidak berhasrat heroik-patriotik. Dalam bahasa lain, bangsa sangat memerlukan kehadiran generasi yang sadar atas peran dan fungsi kemanusiaannya, agar rakyat bisa bernafas lega menghirup udara kesejahteraan yang didambakan.

Perkuat Landasan Moral

Sebagai profesional, tingkatan moral kita memang sering diuji, terutama pada situasi-situasi yang sulit atau "beda-beda tipis" kalau istilah anak sekarang. Kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti maukah kita menerima ‘komisi’?, maukah kita menerima ‘gratifikasi’ untuk projek yang sudah selesai?, atau maukah kita menerima seorang kawan sebagai seorang rekanan untuk project-project tertentu? Uji kekuatan moral kita yang sebenarnya bukanlah terletak pada jawaban 'iya' atau 'tidak'-nya, melainkan pada alasan mengiyakan atau menolaknya dan apa yang melatarbelakangi reaksi kita. Tidak mau menerima komisi karena 'takut ketahuan, takut dihukum, takut dikeluarkan dari perusahaan', atau 'karena ada peraturannya' ? Sementara, ada alasan-alasan lain yang bisa melandasi tindakan kita, yang 'lebih luhur', misalnya: demi etika jabatan, demi keuntungan perusahaan, keamanan, tanggung jawab profesi, dan banyak lagi nilai-nilai luhur lain yang sifatnya tidak hanya mengacu pada kepentingan diri sendiri.

Lahan bisnis yang sudah demikian kompleks memberi kemungkinan bagi "kriminal kerah putih" untuk terus beroperasi. Kita kenal para "hacker" yang justeru terdiri dari orang orang pintar, kita juga mengenal praktek "money laundry" dan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh para profesional. Kejahatan kerah putih ini hanya bisa dikalahkan atau dibasmi, oleh para profesionalnya sendiri dan sikap moral profesional juga. Dengan memegang dan mempertahankan prinsip kebenaran dengan alasan yang kuatlah, seorang profesional bisa berdiri tegak, memegang prinsip, melarang, menolak dan menghalangi praktek praktek yang ‘salah’ , atau hampir salah dan merugikan perusahaan atau negara.

Berani Mati

Bayangkan bila kita tiba-tiba berhadapan dengan orang yang mengancam institusi tempat kita bekerja, dan kita ragu untuk menghadapinya. Apa sebenarnya alasan yang mendorong kita untuk berani menghadapi bahaya? Bukankah kita tidak mau kalah dari prajurit Pasukan Perdamaian Perang Libanon-Israel yang tanpa ragu meninggalkan keluarga membela kebenaran dan keadilan Beranikah kita memberantas korupsi, dan tidak menjadikannya hanya sebagai jargon belaka? Beranikah kita tetap menerapkan tindakan sesuai jalur profesi dan menolak perintah atasan untuk melanggarnya?

Inilah saat yang baik bagi para profesional untuk menguji nyali dan mengintrospeksi, apakah dia berani mati demi profesi, kebenaran, nurani atau negara, walaupun terkadang mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Berani Kotor

Tidak hanya prajurit TNI yang harus berani kotor dan terjun ke lapangan. Berani kotor versi pekerja profesional mungkin memang tidak secara fisik membangun jembatan, tetapi beranikah kita masuk ke dalam permasalahan secara detil? Bisakah kita menghadapi kesulitan dan kenyataan? Maukah kita menghadapi konflik? Begitu kita tidak berani kotor, maka lepaslah kita dari kemampuan untuk memecahkan masalah kongkrit. Padahal negara perlu profesional yang mau terjun ke lapangan, rajin inspeksi, memanfaatkan "rasa" dan inderanya lebih banyak supaya problem bisa dikenali lebih dalam. Profesional perlu berani bersusah-susah riset agar tidak selamanya memecahkan masalah secara trial and error.

Disiplin Sikap

Disiplin tidak pernah akan lekang dimakan jaman. Disiplin ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah memang perlu dihafal mati dan dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah digariskan. Sikap disiplinlah yang menyebabkan orang tidak mau melakukan malpraktek, atau juga "potong kompas". Hanya dengan sikap tertib dan konsisten, kita bisa bergerak cepat dan kreatif untuk mencari dan menginovasi jalan dan cara baru. Tepat waktu, jawab telpon segera, tepati janji, ikuti peraturan, tetapkan standar, tuntaskan pekerjaan perlu menjadi gaya hidup profesional. Disiplin membuat kita selau "waspada" dan siap memberikan respons terhadap ancaman luar. Bukankah negara perlu diisi oleh profesional yang bermuka cerah dan siap ditantang, karena pandai mengelola waktu dan tugas?

Mari "Kita kembali pulang, menuju kita yang menang, walau mayat terkapar di medan perang" Sedikit mem"benchmark" semangat latihan para perajurit, kita juga perlu melakukan upaya penyiagaan mental, penyamaan derap dan penularan semangat. Beri kolega kita semangat. Matikan pesimisme. Ungkapkan "power words". Gantikan mengeluh soal negara, perusahaan dengan saling memberi kebersamaan, insiprasi dan solusi bagi lingkungan kerja kita. Bukankah bumi Indonesia ini perlu dipupuk dan disirami oleh semangat, derap, entusiasme dan daya juang profesional kita semua? Jika bukan sekarang, lalu kapan? Jjika bukan kita yang memulainya, lalu siapa lagi!!!

Sumber : kabarindonesia. com

ALI SYARI'ATI

Judul buku : Ali Syari'ati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner
Penulis : Ali Rahnema
Penerbit : Erlangga, Jakarta
Edisi : I, 2006
Tebal : xvi + 648 halaman

ALI Syari'ati adalah sebuah nama yang tak asing lagi bagi kebanyakan kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Kemasyhurannya bisa disandingkan dengan tokoh-tokoh Republik Islam Iran lainnya, seperti Imam Khomeini, Murtadha Muthahhari, dan Allamah Thaba'thabi. Nama-nama mereka cukup familier di telinga umat Islam Indonesia.

Seperti tokoh-tokoh Iran lainnya, ketokohan dan intelektualitas Syari'ati semakin populer bagi masyarakat muslim Indonesia setelah Revolusi Iran meletus pada 1979. Apalagi setelah buku-buku karyanya, misalnya Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat-Pikir Barat Lainnya, Islam Agama 'Protes', dan Haji diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Kini, sosok, latar belakang, aktivitas, dan pemikiran Syari'ati bisa dibaca dan ditelaah lebih dalam melalui buku karya Ali Rahnema, Ali Syari'ati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner. Melalui buku itu Syaria'ti semakin mudah dipahami masyarakat Indonesia. Dalam buku itu Rahnema memaparkan sisi-sisi kehidupan Ali Syari'ti, mulai dari masa kecil, pendidikan, politik, hingga kematiannya dalam pengasingan pada umur 44 tahun, usia yang relatif muda.
Rahnema memotret perjalanan kehidupan dan aktivitas politik Syari'ati sebagai seorang pemikir religius dan aktivis revolusioner.

Inilah satu-satunya buku biografi Ali Syari'ati yang kini diterbitkan dalam edisi Indonesia dan ditulis dengan data lengkap, mendalam, dan mendetail. Rahnema tidak hanya menjelaskan liku-liku dramatis dan tragis perjalanan kehidupan Syari'ati, tetapi juga memaparkan kondisi budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Dengan objektivitas akademisnya, tapi tetap simpati dan hormat, guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada American University, Paris, ini berhasil merekam dan menawarkan pemahaman baru tentang sosok dan figur Syari'ati yang posisinya di dalam Revolusi Iran cukup penting dan diperhitungkan.

Buku biografi Ali Syari'ati ini melanjutkan dan memperkukuh tradisi penulisan riwayat hidup seseorang yang telah berlangsung selama 15 abad lebih. Tradisi penulisan biografi ini bisa dilacak pada masa-masa awal Islam yang biasa disebut sirah. Penulis biografi Nabi Muhammad SAW paling awal adalah Aban ibn Utsman ibn Affan (w. 105/723)--putra Khalifah Utsman ibn Affan yang lahir 10 tahun setelah Nabi wafat. Penulis pertama yang menggunakan istilah sirah atau biografi ialah Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri yang merekonstruksi sirah Nabi dengan struktur yang baku, dan menggariskan kerangka dalam bentuk yang jelas.

Biografi adalah sirah, sekaligus tuntunan, anutan, sejarah, dan masa lalu yang sangat layak dipelajari dan dikaji untuk kehidupan masa depan. Karena itu, sebuah buku biografi, termasuk buku biografi Ali Syari'ti ini bisa menjadi uswah hasanah bagi perilaku teladan kehidupan dan pemikiran seseorang dan masyarakat luas umumnya. Dengan demikian, biografi Syari'ati ini layak dijadikan sebagai sumber referensi untuk merumuskan masa depan pemikiran dan aktivitas politik umat Islam, termasuk pula bagi masyarakat Indonesia.

Biografi Syari'ati karya Rahnema ini tampaknya mengikuti gaya dan model penulisan biografi klasik yang biasanya menggunakan pendekatan kronologis--ditulis secara berurutan dan terinci sesuai dengan masa-masa terjadinya suatu kisah atau peristiwa kehidupan. Biografi semacam ini sering disebut sejarah kronologis atau sejarah 'urut kacang', dan banyak digunakan para penulis biografi. Inilah cara penulisan biografi yang paling sederhana, akurat, dan tidak terlalu rumit untuk menjelaskan dan memaparkan rincian-rincian dasar perikehidupan seseorang.
Karena kronologis, penulisan biografi klasik biasanya dimulai dengan penggambaran kehidupan seseorang dari prakelahiran, kelahiran, masa kanak-kanak, keluarga, perkawinan, pendidikan, aktivitas, pemikiran, pemberontakan, pemenjaraan, hingga masa-masa akhir hidupnya, seperti tampak jelas pada biografi Syari'ati yang ditulis Rahnema ini.

Buku yang terdiri atas 23 bab ini dimulai dengan pemaparan Rahnema tentang kondisi politik dan religius yang melatarbelakangi prakelahiran Syari'ati dan keluarganya, yang ditulisnya hingga tiga bab.

Dalam bab empat, Rahnema baru memaparkan tentang masa kecil dan masa dewasa yang dilalui Syari'ati. Seperti disebutkan Rahnema, pikiran dan ide-ide Syari'ati dibentuk oleh bacaan yang diperolehnya selama masa pendidikan (h. 69-73). Bacaan-bacaan Syari'ati cukup beragam, dan memengaruhi pola pikir dan ide. Daftar bacaannya berjalan melalui sebuah transformasi radikal pada saat dia mulai masuk ke sekolah dasar sampai ke sekolah menengah.
Di sekolah dasar, Syari'ati telah membaca berbagai jenis buku; karya Victor Hugo Les Miserables, Que sais-je, History of Cinema, dan buku populer yang best seller seperti Zan-e- Mast. Di tingkat sekolah menengah, Syari'ati mulai mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah filsafat, mistik, dan sufisme. Dalam bidang filsafat, ia melahap karya-karya filosof Jerman, seperti Arthur Schopenhauer, Franz Kafka, dan penyair besar Jerman Anatole France. Ia memiliki kenangan pertama terhadap karya-karya Maurice Maeterlink. Ia mengacu kepada penulis dan penyair simbolik dari Belgia ini sebagai pemandu dalam merefleksikan dan memeditasikan kebenaran yang ada di balik realitas.

Adapun literatur sufi yang dibaca Syari'ati adalah karya sufi besar, seperti al-Hallaj, al-Junayd, Qadi Abu Yusuf, Syabastari, Qusyairi, Abu Said Abu al-Khayr, Abu Yazid al-Bustami, Ayn al-Qudat al-Hamadani, dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dalam masa-masa tersebut, seperti dijelaskan Rahnema, Syari'ati juga telah membaca buku-buku tafsir Alquran, sastra, puisi, sejarah Islam, dan tentu saja buku-buku politik.

Dalam bab-bab berikutnya, khususnya bab lima, Rahnema memaparkan keterlibatan Syari'ati dalam aktivitas politik. Syari'ati, jelas Rahnema, secara efektif memulai aktivitas politiknya ketika menjadi mahasiswa pada institut keguruan. Baru pada 1950, Syari'ati menjadi anggota aktif dalam sebuah partai politik. Namun, dasar-dasar kesadaran sosial politiknya telah ia tanam pada Pusat Penyebaran Kebenaran Islam ketika ia masih berusia 15 tahun. Dalam perkembangan berikutnya, Syari'ati dapat digolongkan sebagai seorang agitator dan pemimpin politik, dan tentu saja tidak mengesampingkan tulis-menulis sebagai kegiatan utamanya. Antara periode 1951-1955, Syari'ati secara produktif menulis artikel-artikel tentang sosial politik.
Dalam artikel-artikelnya, papar Rahnema, Syari'ati menyerukan penerapan konsep Islam tentang al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar) ke wilayah sosial politik. Konsep Islam ini merupakan sebuah tanggung jawab sosial yang diwajibkan atas semua orang. Di tangan para agamawan tradisional, konsep Islam ini hanya dipahami dalam batas-batas ibadah. Konsep ini sebenarnya bisa diimplikasikan dan dimanifestasikan ke dalam kehidupan kontemporer, yaitu untuk mencegah kemungkaran sosial politik. Misalnya, berjuang menentang imperialisme internasional, zionisme, kolonialisme dan neokolonialisme, kediktatoran, pertentangan kelas, rasisme, imperialisme kebudayaan, dan westernism.

Dengan pemahaman semacam itu, jelas Rahnema, Syari'ati sebenarnya 'mengumandangkan' bahwa 'mengajak' kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran bukan monopoli agamawan, tapi menjadi tanggung jawab sosial, dan dalam konteks wilayah sosial politik, tanggung jawab sosial itu menjadi kewajiban setiap muslim. Kewajiban itu tidak hanya berupa nasihat, tapi sebagai ajakan yang mengikat dan didukung oleh kekuatan. Kewajiban itu mustahil dilaksanakan tanpa memerangi ketidakadilan dan perilaku jahat.

Sumber : titikbalic